Program Perlindungan Anak

PRIORITAS DAN HASIL STRATEGIS: PERLINDUNGAN ANAK PERNYATAAN MASALAH PERLINDUNGAN ANAK

Berdasarkan data, Indonesia memiliki 82,5 juta anak berusia 0-18 tahun atau sekitar 33% dari total penduduk Indonesia yang mencapai 255 juta jiwa. Hasil Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja (SNPHAR) tahun 2021 menunjukkan bahwa prevalensi kekerasan terhadap anak sebanyak 3 dari 10 anak laki-laki dan 4 dari 10 anak perempuan usia 13-17 tahun pernah mengalami satu atau lebih jenis kekerasan dalam hidupnya.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) mencatat setidaknya ada 11.952 kasus kekerasan anak, dengan mayoritas kekerasan seksual sebanyak 7.004 kasus (58,6%) yang tercatat oleh Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simpati) sepanjang tahun 2021.

Undang-undang Perkawinan yang berlaku saat ini, yang memungkinkan dispensasi bagi mereka yang berusia di bawah 19 tahun, berkontribusi pada peningkatan angka tersebut. Jumlah dispensasi yang diajukan meningkat 67% dari 23.700 menjadi 34.000 permohonan pada tahun 2019 dan 2020. Sebagian besar permohonan (97%) dikabulkan, di mana 60% di antaranya berusia di bawah 18 tahun karena pemohon sudah hamil. Anak perempuan lebih cenderung menikah lebih awal daripada yang dicatat oleh Biro Statistik:

Dalam hal disabilitas, dari 84,4 juta anak Indonesia, 0,75% (65.000) di antaranya merupakan penyandang disabilitas (BPS, 2020). Hingga Maret 2021, 110 anak dengan disabilitas melaporkan kekerasan dari total 1.355 kasus kekerasan terhadap anak (Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak, 2021). Artinya, 8,1% anak dengan disabilitas melaporkan kekerasan, atau sepuluh kali lipat lebih tinggi dari anak-anak lainnya.

Kekerasan terhadap anak berdampak buruk bagi tumbuh kembang anak secara fisik, mental, dan seksual. Hal ini menyebabkan gangguan psikologis atau kesehatan mental, yang juga dapat menyebabkan penurunan kecerdasan. Studi (KPAI, 2012) juga menyoroti bahwa anak yang pernah mengalami kekerasan cenderung menjadi pelaku kekerasan di kemudian hari. Di sisi lain, hal ini dapat menyebabkan masalah kesehatan karena kehamilan dini (kemungkinan kematian ibu, keguguran, kanker serviks, dan lain-lain). Selain itu, anak-anak yang mengalami kekerasan lebih mungkin menjadi korban eksploitasi seksual komersial. 

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan UNICEF telah meninjau data kekerasan yang ada untuk mengidentifikasi beberapa penyebab atau pendorong yang mendasarinya. Ditemukan beberapa faktor berikut ini: kebiasaan yang menganggap bahwa disiplin fisik dapat diterima, sikap budaya yang membenarkan kekerasan dan praktik-praktik yang kasar, kekerasan melahirkan kekerasan, anak-anak miskin lebih rentan, dan kurangnya dukungan keluarga.

KEBIJAKAN DAN PROGRAM YANG RELEVAN

Terkait dengan Pembangunan Nasional, penghapusan kekerasan terhadap anak telah menjadi prioritas. Hal ini tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Baru-baru ini, pemerintah Indonesia mengesahkan UU No. 12/2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2022 Tentang Strategi Nasional Penghapusan Kekerasan Terhadap Anak untuk mencapai tujuan RPJMN. Hingga saat ini, pemerintah telah menerbitkan kurang lebih 16 Undang-Undang untuk perlindungan anak. Dengan adanya perhatian pemerintah terhadap perlindungan anak, maka pengembangan pendekatan deskripsi strategis WV Indonesia akan memprioritaskan sinergi dengan UU dan program yang sudah ada.

Terlepas dari upaya pemerintah untuk melindungi anak melalui perumusan undang-undang dan kebijakan serta melibatkan kementerian/lembaga lintas sektoral, masih terdapat kesenjangan dalam hal isi undang-undang/kebijakan dan koordinasi kelembagaan. Kehadiran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) telah memberikan kontribusi. Dalam hal disabilitas, dari 84,4 juta anak Indonesia, 0,75% (65.000) merupakan penyandang disabilitas (BPS, 2020). Hingga Maret 2021, 110 anak penyandang disabilitas melaporkan kekerasan dari total 1.355 kasus kekerasan terhadap anak (Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak, 2021). Artinya, 8,1% anak dengan disabilitas melaporkan kekerasan, atau sepuluh kali lipat lebih tinggi dari anak-anak lainnya. Kekerasan terhadap anak berdampak buruk bagi tumbuh kembang anak secara fisik, mental, dan seksual. Hal ini menyebabkan gangguan psikologis atau kesehatan mental, yang juga dapat menyebabkan penurunan kecerdasan. Studi (KPAI, 2012) juga menyoroti bahwa anak yang pernah mengalami kekerasan cenderung menjadi pelaku kekerasan di kemudian hari. Di sisi lain, hal ini dapat menyebabkan masalah kesehatan karena kehamilan dini (kemungkinan kematian ibu, keguguran, kanker serviks, dan lain-lain). Selain itu, anak-anak yang mengalami kekerasan lebih mungkin menjadi korban eksploitasi seksual komersial.

PROGRAM YANG SEDANG BERJALAN

WVI menggunakan model Perlindungan dan Advokasi Anak (Child Protection and Advocacy/CPA) sebagai payung dalam melaksanakan program-program sistem perlindungan anak, baik dalam situasi normal maupun darurat. Model proyek ini merupakan serangkaian intervensi spesifik yang berfokus pada penguatan sistem perlindungan anak di tingkat pemerintah dan masyarakat, sehingga dapat memberdayakan pemerintah dan masyarakat lokal untuk memperkuat perlindungan anak dari kekerasan, penelantaran, eksploitasi, dan bentuk-bentuk kekerasan lainnya. Bekerja sama dengan para aktor dan mitra utama kami, WVI telah menetapkan tujuan yang berkelanjutan untuk melindungi anak-anak dari kekerasan (fisik dan seksual) melalui

1. Masyarakat, termasuk orang tua/pengasuh, pemuka agama, pemuka adat, dan anak-anak, menunjukkan perilaku yang menyediakan lingkungan yang peduli dan melindungi bagi semua anak perempuan dan laki-laki, terutama yang paling rentan.
2. Layanan perlindungan anak dan perlindungan sosial berfungsi dan berkolaborasi secara efektif, termasuk dalam keadaan darurat, sehingga masyarakat dan anak-anak dapat mengakses layanan perlindungan anak dan sosial.
3. Kebijakan yang pro-anak diterapkan di tingkat nasional dan daerah.

Untuk model proyek CPA yang sedang berjalan, berbagai pendekatan kepada orang tua, masyarakat, pemuka agama, pemuka adat, dan anak-anak itu sendiri dilakukan:

Memberdayakan Anak untuk Mengambil Tindakan dalam Perlindungan dan Partisipasi Anak

Memberdayakan anak perempuan dan anak laki-laki untuk berpartisipasi sebagai pelopor dan pelapor melalui Forum Anak. Forum Anak adalah sebuah organisasi/lembaga sosial sebagai media partisipasi anak untuk anak usia 12-18 tahun. Anggotanya adalah perwakilan dari kelompok anak atau organisasi yang dipimpin anak untuk memberikan ruang bagi aspirasi, pendapat, dan kebutuhan anak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada kehidupannya. Bersama dengan KPPPA dan Bappenas, WVI melakukan Riset Advokasi Partisipasi Anak dalam Proses Perencanaan Pembangunan. Beberapa hasil rekomendasi riset ini diadopsi dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Forum Anak.

Celebrating Families dan Pengasuhan Positif

Model ini didasarkan pada konsep-konsep yang berharga: menciptakan ruang untuk cinta dan kasih karunia, menemukan benih-benih kebaikan, kesempatan untuk memaafkan, dan alasan-alasan untuk bersyukur. Model ini memandu keluarga menuju kepenuhan hidup dengan berfokus pada empat bagian perjalanan: menangani masa lalu, mengenali masa kini, membayangkan masa depan, dan mengejar impian mereka. Pengasuhan positif memberikan keterampilan kepada orang tua/pengasuh, termasuk guru, untuk mengasuh/mendisiplinkan anak tanpa kekerasan. Dalam konteks COVID-19, bekerja sama dengan KPPPA, kami mengembangkan dan melatih modul Pengasuhan dengan Cinta dan Keterampilan Hidup Anak untuk Pusat Pembelajaran Keluarga.

Channel of Hope (CoH) untuk Perlindungan Anak dan Gender

Model proyek CoH membekali para pemimpin agama dengan informasi dan wawasan yang benar secara faktual dan membimbing mereka untuk menjadi agen perubahan yang kuat. Sebagai panutan, mereka dapat menginspirasi seluruh komunitas dan memainkan peran penting dalam tim multidisiplin untuk mendukung anggota masyarakat yang paling rentan dan membantu mencapai tujuan pembangunan.

Mekanisme Pelaporan dan Rujukan

Para aktor lokal, baik formal maupun informal, dan pemangku kepentingan utama berkumpul untuk melihat kekuatan dan masalah dengan cara-cara pelaporan dan rujukan (R&R) saat ini di masyarakat yang menghambat respons terhadap kasus-kasus kekerasan. Sebuah proses yang mendukung para pemangku kepentingan dalam mengembangkan langkah-langkah untuk memperkuat atau membangun sistem pelaporan dan rujukan yang paling sesuai dengan pemangku kepentingan masyarakat pengemban tugas, termasuk anak-anak yang paling rentan. Panduan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) dalam Konteks COVID-19 dikembangkan berdasarkan penelitian dan diterbitkan bersama KPPPA. Penelitian tentang implementasi Layanan Perlindungan Anak dan Perlindungan Sosial Terpadu dilakukan bersama KPPPA sebagai dasar intervensi.

Suara dan Aksi Warga Negara/CVA

Citizen Voice and Action (CVA) atau Suara dan Aksi Warga Negara adalah akuntabilitas sosial dan metodologi advokasi lokal yang memfasilitasi dialog antara masyarakat dan pemerintah untuk meningkatkan layanan perlindungan anak yang berdampak pada kehidupan sehari-hari anak dan keluarganya, terutama yang paling rentan.

Perlindungan Anak dalam Aksi Kemanusiaan (CPHA)

Indonesia juga rentan terhadap bencana alam, mulai dari gempa bumi, tsunami, letusan gunung berapi, dan banjir. WVI memastikan pengurangan risiko & ancaman perlindungan anak dan memperkuat faktor-faktor perlindungan anak dalam situasi tersebut melalui implementasi CPHA. Ruang Ramah Anak (RRA) digunakan oleh lembaga-lembaga kemanusiaan untuk mendukung dan melindungi anak-anak dalam keadaan darurat. CFS menyediakan tempat yang aman bagi anak-anak untuk bermain, berpartisipasi dalam kegiatan, belajar tentang hak-hak mereka atas kesehatan dan perlindungan, dan mengalami penyembuhan dari trauma yang mereka alami.